Perbedaannya bukan sekadar topik skripsi, tetapi siapa yang membawa masalah dan apa yang diharapkan dari mahasiswa
Pada bagian pertama kita melihat satu persoalan sederhana.
Banyak penelitian mahasiswa Indonesia berhasil menjelaskan adanya masalah. Tetapi hubungan antara hasil penelitian dan penyelesaian masalah tersebut belum tentu kuat.
Sekarang pertanyaannya:
Apakah di negara lain mahasiswa S1 juga melakukan hal yang sama?
Korea Selatan cukup menarik untuk dibandingkan.
Bukan karena Korea tidak mempunyai masalah pelayanan publik, ketenagakerjaan, atau persoalan sosial.
Mereka tetap punya, namun perbedaannya justru terlihat pada cara sebagian program S1 mengatur proses pembelajaran dan tugas akhirnya.
Skripsi bukan satu-satunya jalan
Di Indonesia, kata “tugas akhir” masih sangat mudah diasosiasikan dengan skripsi.
Di Korea Selatan, bentuknya jauh lebih beragam.
Pada sejumlah program studi, mahasiswa memang masih menulis undergraduate thesis.
Tetapi program lainnya menggunakan:
capstone project, graduation project, portfolio, ujian komprehensif, proyek industri, hingga proyek bersama komunitas.
Artinya, kemampuan mahasiswa tidak selalu dibuktikan melalui satu bentuk dokumen penelitian.
Seorang mahasiswa ekonomi dapat melakukan penelitian empiris.
Mahasiswa computer science dapat membuat aplikasi. Mahasiswa engineering membuat prototype. Mahasiswa bisnis dapat bekerja pada problem perusahaan.
Dan mahasiswa administrasi publik dapat dilibatkan dalam persoalan masyarakat atau desain kebijakan.
Perbedaannya mulai terlihat ketika kita bertanya:
Siapa yang membawa masalah ke kampus?
Indonesia: mahasiswa mencari masalah
Model yang sangat familiar adalah:
“Saya mahasiswa tingkat akhir. Saya membutuhkan topik penelitian.”
Mahasiswa kemudian mencari perusahaan swasta atau instansi pemerintah.
Kemudian Mengajukan izin, mencari responden, mengumpulkan data, membuat riset, dan seterusnya.
Pada akhirnya Instansi hanya menjadi sebuah objek penelitian.
Setelah penelitian selesai, hubungan tersebut juga biasanya selesai.
Korea: masalah juga bisa mencari mahasiswa
Dalam berbagai model capstone atau university-industry collaboration, arahnya dapat dibalik.
Perusahaan Swasta mempunyai masalah, Pemerintah lokal mempunyai persoalan, Komunitas menghadapi kebutuhan tertentu.
Masalah tersebut kemudian masuk ke lingkungan universitas. Dosen dan mahasiswa membantu mengerjakannya sebagai bagian dari proses pendidikan.
Sehingga hubungannya pun berubah.
Perusahaan bukan hanya tempat mencari data, tetapi Perusahaan adalah partner.
Pemerintah bukan hanya objek wawancara, namun Pemerintah dapat menjadi pemilik masalah yang butuh solusi kongkrit.
Perbedaannya terlihat kecil: siapa yang mencari siapa. Tetapi dari sinilah kemungkinan implementasi mulai berubah.
Dari “apakah efektif?” menjadi “bagaimana memperbaikinya?”
Bayangkan sebuah pelayanan pemerintah mempunyai antrean terlalu lama.
Dalam model penelitian evaluatif, pertanyaannya dapat berbunyi:
“Bagaimana efektivitas pelayanan tersebut?”
Mahasiswa melakukan penelitian dan menemukan bahwa waktu tunggu tinggi, jumlah petugas terbatas, serta prosedur terlalu panjang.
dan Kesimpulan akhir menjadi : pelayanan belum optimal.
dengan Rekomendasi: menambah SDM dan memperbaiki koordinasi.
Sekarang dengan mengunakan problem yang sama dalam model proyek.
Mahasiswa tetap melakukan penelitian.
Tetapi setelah menemukan bottleneck, prosesnya dilanjutkan.
Ia memetakan perjalanan pengguna, Menghitung waktu pada setiap tahap, Mendesain ulang proses,
Membuat prototype sistem antrean, Menguji rancangan baru, Meminta pengguna mencoba, Kemudian membandingkan hasilnya.
Masalahnya sama, Penelitiannya tetap ada, tetapi titik akhirnya berbeda.
Yang pertama menjawab: “Apa masalahnya?”
Yang kedua juga mencoba menjawab: “Apa yang bisa kita lakukan terhadap masalah itu?”
Apakah karena Korea sudah menyelesaikan “bare minimum”?
Sebagian iya, tetapi tidak sesederhana itu.
Secara umum Korea Selatan mempunyai kapasitas institusi, infrastruktur digital, dan kualitas pelayanan publik yang relatif lebih matang.
Hal tersebut membuat sebagian pertanyaan dasar sudah tidak lagi menjadi frontier utama.
Misalnya, ketika suatu layanan sudah digital, pertanyaannya bukan lagi:
“Apakah layanan sudah menggunakan teknologi?”
Pertanyaannya dapat berkembang menjadi:
“Bagaimana layanan digital dibuat lebih proaktif?”
“Bagaimana data digunakan tanpa merugikan kelompok tertentu?”
“Bagaimana AI meningkatkan pelayanan?”
“Bagaimana pengalaman pengguna dapat diperbaiki?”
Semakin tinggi baseline suatu sistem, semakin tinggi pula pertanyaan berikutnya yang dapat diajukan.
Tetapi bukan berarti Korea Sdelatan pun bebas dari masalah dasar.
Masih terdapat hal-hal yang mungkin muncul dalam kehidupan masyarakatnya seperti :
Pelanggaran ketenagakerjaan tetap ada, Masalah sosial tetap ada, Kesenjangan tetap ada.
Karena itu lebih tepat mengatakan:
Korea mempunyai lebih banyak ruang untuk bergerak dari compliance menuju optimization dan innovation.
Gap terbesar ternyata bukan di Informatika
Ini temuan yang menarik.
Kalau kita membandingkan mahasiswa Computer Science Indonesia dengan Korea, jaraknya tidak selalu besar.
Mahasiswa Indonesia sudah membuat: aplikasi, AI, machine learning, forecasting, prototype, recommendation system, dan berbagai sistem digital lainnya.
Dalam bidang tersebut, paradigma: problem → build → test sudah hal yang menjadi normal atau terbiasa.
Gap yang lebih terlihat justru berada pada bidang-bidang sosial terapan seperti:
Administrasi Publik, Kesejahteraan Sosial, sebagian Manajemen, dan bidang lain yang secara tradisional lebih kuat pada analisis.
Bukan karena bidang sosial tidak bisa menghasilkan solusi.
Justru sebaliknya.
Pelayanan pemerintah dapat didesain ulang, Program sosial dapat dipilotkan, SOP dapat diuji, Business process dapat diperbaiki, Policy intervention dapat dievaluasi.
Hanya saja, pendidikan di bidang tersebut belum selalu menjadikan produk-produk semacam itu sebagai hasil akhir yang setara dengan skripsi.
Jadi apa sebenarnya gap Indonesia dan Korea?
Bukan:
Indonesia tidak kreatif, Korea kreatif.
Bukan pula:
Indonesia meneliti masalah sederhana, Korea hanya meneliti teknologi masa depan.
Kontras yang lebih masuk akal adalah:
di Indonesia lebih sering:
Mahasiswa mencari topik → organisasi menjadi objek → mahasiswa menganalisis → menghasilkan rekomendasi.
sedangkan Korea Selatan lebih banyak menyediakan jalur:
Problem nyata masuk ke kampus → organisasi menjadi partner → mahasiswa menganalisis dan merancang → solusi mendapat feedback.
Perbedaannya bukan pada kemampuan dasar mahasiswa.
Perbedaannya adalah arsitektur kesempatan.
Berapa banyak kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mencoba mengubah pengetahuannya menjadi sesuatu yang bisa digunakan?
Dan dari sinilah muncul pertanyaan terakhir.
Apakah Indonesia perlu meninggalkan skripsi dan meniru Korea?
Jawabannya justru: tidak.
Indonesia sebenarnya sudah mempunyai banyak potongan sistem yang diperlukan.
Yang dibutuhkan adalah memperluasnya.
“Perbedaannya bukan pada apakah mahasiswa mampu berpikir, tetapi seberapa besar sistem memberi mereka kesempatan untuk ikut menyelesaikan masalah.”
Bersambung ke Part 3 : Dari Skripsi ke Solusi: Apa yang sebaiknya diadopsi di Pendidikan S1 Indonesia?
